DPUPKP Kabupaten Sleman Menerima Kunjungan Kerja dari DPPKP Kabupaten Karanganyar

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPPKP) Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka studi komparatif pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tanah makam dari pengembang, Senin (4/11/2019).

Sundoro, SH, M.Si (Kepala DPPKP Kabupaten Karanganyar) beserta rombongan dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (DPUPR), Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar disambut oleh Ir. R. Sapto Winarno, MT (Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman) didampingi Muhamad Nurrochmawardi, ST, MM (Kepala Seksi Perumahan Formal) dan Suhardono, S.Sos (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Pemakaman Umum / UPTD TPU). Dalam sambutannya, Ir. R. Sapto Winarno, MT menjelaskan bahwa terkait dengan penyerahan dan pengelolaan PSU merupakan salah satu kegiatan yang diampu oleh Seksi Perumahan Formal Bidang Perumahan. Dalam hal pemakaman, DPUPKP Kabupaten Sleman memiliki 2 TPU yang dikelola UPTD TPU, yakni TPU Seyegan berlokasi di Pedukuhan Beran, Desa Margodadi, Kecamatan Seyegan dan TPU Madurejo Prambanan berlokasi di Pedukuhan Kebondalem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan.

Muhamad Nurrochmawardi, ST, MM menambahkan bahwa Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat penghuni perumahan juga membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan adanya Peraturan ini diharapkan mampu mendorong para pengembang perumahan untuk dapat memenuhi berbagai hal tersebut.

Suhardono, S.Sos menjelaskan untuk pengelompokan blok dan petak TPU mengacu pada Keputusan Bupati Nomor 53.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Blok dan Petak Tanah Makam Taman Pemakaman Umum Kabupaten Sleman, sedangkan untuk retribusinya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Peraturan tersebut hanya dipergunakan untuk TPU Kabupaten Sleman, namun untuk tempat pemakaman yang lainnya menggunakan peraturan dan kebijakan di wilayahnya masing-masing.


Foto Suasana Kunjungan Kerja dari DPPKP Kabupaten Karanganyar

 

Bagikan Halaman / Postingan ini :