DPUPKP Kabupaten Sleman Menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Padang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dalam rangka studi banding terkait pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Sleman, Rabu (6/11/2019).

Osman Ayub (Ketua Komisi III DPRD Kota Padang) beserta rombongan Komisi III DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang disambut oleh Ir. R. Sapto Winarno, MT (Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman) didampingi Nuryanto, ST, MBA (Kepala Bidang Perumahan) beserta Muhamad Nurrochmawardi, ST, MM (Kepala Seksi Perumahan Formal) dan Suwarsono, S.ST, MT (Kepala Seksi Perumahan Swadaya). Dalam sambutannya, Ir. R. Sapto Winarno, MT menjelaskan bahwa terkait dengan perumahan yang diampu oleh Bidang Perumahan terdiri dari 2 Seksi, yakni Seksi Perumahan Formal yang mengampu kegiatan penanganan atau penataan kawasan kumuh, pembangunan sarana dan prasarana rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan penataan kawasan land consolidation; dan Seksi Perumahan Swadaya yang mengampu kegiatan pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Rumah Tidak Layak Huni) dan pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial.

Muhamad Nurrochmawardi, ST, MM menambahkan terkait pembangunan rumah subsidi, Kabupaten Sleman telah menerapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan Perumahan MBR dilakukan oleh pengembang perumahan yang terdaftar dalam asosiasi pengembang perumahan. Lokasi Pembangunan Perumahan MBR di wilayah kecamatan yang merupakan aglomerasi perkotaan dan/atau di wilayah kecamatan dengan ketentuan lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberikan kemudahan Penyelenggaraan Perumahan MBR dalam bentuk insentif pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; kemudahan perizinan; dan bantuan stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Bantuan stimulan PSU dapat diberikan apabila persyaratan teknis, administrasi, dan tahapan pelaksanaan yang wajib dipenuhi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Foto Suasana Kunjungan Kerja dari DPRD Kota Padang

 

 

Bagikan Halaman / Postingan ini :