DPUPKP Kabupaten Sleman Menerima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kota Tangerang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Provinsi Banten, Jum’at (9/8/2019). Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk melakukan studi banding terkait penanganan kawasan kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sleman.

Hapipi, S.Sos (Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang) beserta rombongan disambut oleh Ir. R. Sapto Winarno, MT (Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman) didampingi Nuryanto, ST, MBA (Kepala Bidang Perumahan) beserta Muhamad Nurrochmawardi, ST (Kepala Seksi Perumahan Formal). Dalam sambutannya, Ir. R. Sapto Winarno, MT menjelaskan bahwa Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman terdiri Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya. Penanganan atau penataan kawasan kumuh Kabupaten Sleman merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Seksi Perumahan Formal. Selain itu juga memiliki kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rusunawa (rumah susun sederhana sewa), pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, dan penataan kawasan Land Consolidation. Sedangkan Seksi Perumahan Swadaya memiliki kegiatan pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH) dan pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam / sosial.

Muhamad Nurrochmawardi, ST menambahkan, berdasarkan SK Bupati Sleman No. 14.31/Kep.KDH/A/2016 tentang Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan telah ditetapkan 45 lokasi di 6 (enam) Kecamatan, yakni Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean. Penanganan kawasan pemukiman kumuh Kabupaten Sleman sudah efektif, hingga tahun 2018 telah mencapai 70% dari total luas 162,23 hektar wilayah kumuh. Dari 45 lokasi tersebut, 29 lokasi kawasan permukiman kumuh telah diintervensi, sedangkan 16 lokasi akan diintervensi pada tahun ini. Pencapaian tersebut berdasarkan kolaborasi dana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Dalam pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sleman menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BPD DIY Cabang Sleman dan Bank Sleman serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman. Pada tahun 2019, DPUPKP Kabupaten Sleman mentargetkan penanganan RTLH sejumlah 1.825 unit dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Sleman 600 unit, APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 700 unit, DAK 170 unit, BSPS Kementerian PUPR 350 unit, dan Baznas Kabupaten Sleman 5 unit. Jumlah RTLH Kabupaten Sleman tersisa 2.017 unit yang akan diselesaikan penanganannya pada tahun mendatang.


Foto Suasana Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kota Tangerang

 

Bagikan Halaman / Postingan ini :