Sejarah

SEJARAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SLEMAN


Infografis Sejarah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

 


Pada tahun 1995, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan beberapa Peraturan Daerah Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas se-Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta dinamis. Pembentukan Perda tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, dan Dinas Pengairan yang merupakan bagian sejarah dari terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.

Pada tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, penataan ruang dan permukiman.

Pada tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan Perda tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur, pengembangan pola kerjasama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga. Untuk menyempurnakan tugas dan fungsi dalam melaksanaan kewenangan pemerintah, maka berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2003, Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Pertambangan berubah menjadi Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah, dan Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang permukiman, prasarana wilayah dan perhubungan.

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pembentukan Perda tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki 5 Bidang, yakni Bidang Bina Marga, Bidang Permukiman, Bidang Penataan Bangunan, Bidang Kebersihan dan Pertamanan, dan Bidang Perumahan.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam Perubahan Perda tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam Perubahan Perda tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami perubahan dalam Susunan Bidang yang sebelumnya memiliki 5 Bidang menjadi 4 Bidang, yakni Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, dan Bidang Perumahan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pembentukan Perda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Sleman. Hal tersebut yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman memiliki 5 Bidang, yakni Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air (sebelumnya berada di Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral), Bidang Perumahan, dan Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan.

Sumber : jdih.slemankab.go.id (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman)

 

Bagikan Halaman / Postingan ini :