Sosialisasi Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha SBU/SKA/SKT dalam Pengadaan Jasa Konstruksi 2014

Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sleman pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 menyelenggarakan Sosialisasi Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha SBU/SKA/SKT dalam Pengadaan JasaKonstruksi Tahun 2014. Acara ini bertempat di Ruang Pertemuan Boyong Resto, Pakem, Sleman yang dihadiri oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kab. Sleman, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan serta Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Sleman, Unit Layanan Pengadaan DPKAD Kab. Sleman, Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi, Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan Penyedia Jasa Pengawas Konstruksi. Narasumber dalam acara ini Ir. Fitri Hadi Prabowo dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam paparannya Ir. Fitri Hadi Prabowo menyampaikan bahwa Badan Pembina Konstruksi, Kementrian Pekerjaan Umum melalui surat Nomor : IK.0201-Kk/978 tertanggal 30 Desember 2013 mengeluarkan Edaran yang mengatur pemberlakuan klasifikasi dan kualifikasi Pengadaan Jasa Konstruksi pada tahun 2014, yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :
a. SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi yang belum mengacu Pada Permen PU No: 08/PRT/M/2011 masih dapat digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 s/d 30 Juni 2014, sepanjang telah diregistrasi ulang atau diperpanjang oleh LPJK.
b. Penandatanganan kontrak yang dilakukan setelah 31 Maret 2014 wajib menggunakan SBU yang telah dikonversi sesuai Permen PU 08/PRT/M/2011
c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan setelah 30 Juni 2014 wajib menggunakan klasifikasi dan kualifikasi yang mengacu Pada Permen PU 08/PRT/M/2011

Disamping itu juga dijelaskan klasifikasi dan kualifikasi Perencana, Pengawas dan Pelaksana Konstruksi sesuai Permen PU08/PRT/M/2011 serta criteria penilaian kemampuan Badan Usaha Perencana, Pengawas dan Pelaksana Jasa Konstruksi.

Pengaruh kebijakan tersebut terhadap pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Sleman antara lain :
a. Lelang konstruksi sebagian besar dilaksanakan pada triwulan ke II, sehingga tidak bisa dilakukan kontrak jika masih memakai SBU/SKA/SKT lama.
b. Proses perubahan SBU di LPJK membutuhkan waktu, hal ini akan mempengaruhi proses pengadaan konstruksi di Kabupaten Sleman, yaitu mundurnya proses pengadaan dari jadwal semula yang dapat mengakibatkan penumpukan kegiatan di akhir tahun.

Solusi untuk memecahkan permasalahan ini seluruh Asosiasi yang terlibat langsung dengan pengadaan Konstruksi supaya proaktif untuk segera melakukan proses perubahan atau konversi SBU, SKA dan SKT sesuai ketentuan yang baru.


Foto Sosialisasi Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha SBU/SKA/SKT dalam Pengadaan Jasa Konstruksi 2014

Bagikan Halaman / Postingan ini :